logo

MPR RI Micro Site

Kamis, 16 Agustus 2018 | Edisi : Indonesia
Sosialisasi Empat Pilar

MPR: Pancasila, Ideologi Perekat Bangsa

Jumat, 25 Agu 2017 - 21:05:45 WIB
Ferdiansyah, TEROPONGSENAYAN
63mahyudin2.jpg
Sumber foto : ist
Wakil Ketua MPR Mahyudin

BALIKPAPAN (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai Pancasila sebagai ideologi merupakan perekat bangsa Indonesia sehingga nilai-nilainya harus dipahami oleh setiap warga negara dan MPR berkepentingan untuk mensosialisasikannya.

"MPR berkepentingan membangun semangat ideologi Pancasila di setiap jiwa masyarakat Indonesia karena alat perekat kita semua yang beragam," kata Mahyudin dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, Kaltim, Jumat (25/8/2017).

Dia menjelaskan MPR ingin Pancasila "membumi" sehingga ketika ada pihak-pihak yang merongrong ideologi tersebut maka masyarakat bisa ikut mengatasinya.

Menurut dia, pemahaman yang diberikan MPR dalam materi sosialisasi Empat Pilar itu berbeda dibandingkan cara yang dilakukan orde baru, karena saat ini pendekatannya lebih humanis.

"Untuk menghadapi ancaman tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian atau TNI saja namun harus melibatkan seluruh masyarakat," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Pancasila bukan hanya dimiliki oleh saru golongan namun milik semua masyarakat yang berhak mendapatkan sosialisasi dengan cara-cara yang baik.

Dia mengatakan rasa aman tiap warga negara dijamin oleh negara dan MPR berkomitmen membangun jiwa dan semangat Pancasila karana tanpa Pancasila, negara Indonesia bisa bubar.

"Selain itu kita menghadapi beberapa tantangan yang belum selesai, pertama mengenai masih lemahnya pemahaman seorang terhadap orang lain," katanya.

Dia juga menjelaskan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti berkembangnya paham radikalisme dan terorisme; munculnya fanatisme kedaerahan atau priordialisme, kurangnya pemahaman terkait kemajemukan.

Mahyudin menekankan bahwa pejabat yang ditangkap menandakan belum adanya keteladanan bagi masyarakat karena pejabat yang bermasalah tidak pantas untuk diteladani. (plt/ant)